Pariwisata dan Peran Pemerintah Daerah

Pariwisata dan Peran Pemerintah Daerah (1)

1. Kepariwisataan Dunia dan Nasional

Gambaran mengenai masa depan industri kepariwisataan dunia - yang selama ini sering disebut sebagai industri perjalanan ( Travel industry ) dinyatakan oleh World Tourism Organisation ( WTO ) sebagai salah satu organisasi pariwisata dunia, memiliki prospek yang cerah. Bahkan diprediksikan pariwisata dunia akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,2 % per tahunnya selama 10 tahun kedepan. Dan salah satu kawasan yang akan mengalami tingkat pertumbuhan terbesar adalah negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

Otimisme yang sama disampaikan oleh World Travel & Tourism Council ( WTTC ) yang dalam sebuah lampirannya menyatakan, disadari atau tidak kepariwisataan dunia telah menjelma sebagai sebuag "mega industri", dan diperkirakan akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21. WTTC bahkan telah memprediksikan industri pariwisata akan menggerakkan mobilitas wisatawan internasional hingga 850 juta wisatawan di seluruh dunia pada tahun 2005.

Secara nasional kinerja pariwisata - yang biasa di sebut sebagai sub sektor pariwisata - selama kurun waktu 10 tahun terakhir sebenarnya menunjukan kinerja yang terus meningkat (apabila menggunakan parameter perkembang-an jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 1989 hingga 1997). Namun perkembangan negatif terjadi manakala krisis ekonomi dan politik melanda tanah air, ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mulai tahun 1998 hingga 2000.

Dalam kelanjutannya tidak saja jumlah kunjungan yang menurun namun citra Indonesia sebagai daerah tujuan wisata juga menurun drastis di mata wisatawan internasional. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan serangkaian program pe-nelamatan (rescue programme), dengan arah pada perbaikan citra dan mendorong peningkat-an kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Salah satu implementasi dari program tersebut adalah penyusunan rencana-rencana pemasaran yang terarah dan ter-integrasi oleh pemerintah pusat.

Pelimpahan tugas ini akan menuntun peran aktif dan proaktif daerah untuk menangkap berbagai peluang pasar pariwisata di daerahnya, dan secara profesional merancang rencana-rencana pemasaran khusus daerahnya masing-masing yang akan mendukung Indonesia sebagai Multi Destinational Country.